Dirjen Aptika Kominfo Mundur, Ketua DPR Harap Tak Ganggu Proses Pemulihan PDN
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengunduran diri Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan tidak mengganggu proses pemulihan PDNS 2.
IDXChannel - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang sedang berjalan.
"Pengunduran diri Dirjen Aptika Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. Namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung," kata Puan dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (6/7/2024).
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam mengelola sistem informatika pemerintah, terutama di tengah upaya pemulihan pasca PDNS 2 diserang ransomware Brain Cipher yang berimbas pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.
Puan menilai langkah pengunduran diri Dirjen Aptika sebagai langkah yang berisiko, sehingga kekosongan pemimpin ini tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama.
“Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif. Sehingga saya harap pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Dia mengatakan, keputusan pengunduran diri Samuel dapat menjadi bahan introspeksi kepada pemerintah khususnya Kemenkominfo untuk meningkatkan standar sistem keamanan cyber dan pengawasannya. Hal tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus dilakukan sebagai pemimpin.
"Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis," kata Puan.
Puan menambahkan, untuk menangani gangguan siber diperlukannya kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait serta juga masyarakat sipil. Menurutnya, hal ini sebagai bentuk antisipasi sekaligus upaya untuk mengahadapi angcaman siber di masa yang akan datang.
“Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga Pemerintah dan seluruh stakeholder. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari,” kata dia.
(YNA)