Ditjen Imigrasi Minta Backup Data PDN Dua Bulan Sebelum Serangan Siber

Ditjen Imigrasi pernah meminta Kominfo untuk mereplika atau backup 800 data di PDN pada April 2024 atau dua bulan sebelum terkena serangan siber ransomware.

IDXChannel - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan pernah meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk mereplika atau backup 800 data di Pusat Data Nasional (PDN) pada April 2024 atau dua bulan sebelum terkena serangan siber ransomware. 

“File kita itu ada 800 yang secara PDN ada backup-nya itu 200. Nah bulan April kita menyurati Kominfo, untuk meminta backup dibuatkan replika bulan April,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim saat jumpa pers, Jumat (28/6).

Namun demikian, Silmy mengungkap permintaan saat itu tidaklah direspons oleh Kominfo. Sehingga dia pun meminta kepada jajarannya untuk tetap meng-update secara berkala lewat backup internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

“Yang jelas bulan April kita sudah minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul backup data). Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan, di Pusdakim begitu,” ujarnya.

Adapun alasan dari Silmy meminta backup data pada PDN yang dikelola Kominfo karena setelah beberapa waktu dicek, tidak ditemukan data backup yang seharusnya disediakan PDN.

“Di situ kan kita minta ngecek-ngecek memastikan, nah kita baru tahu itu kan beberapa waktu setelah mengirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga naruhnya di mana, karena itu kan masih PDNS gitu kan,” ujarnya.

Meski demikian, Silmy mengatakan untuk persoalan backup data telah diatasi dengan data internal yang tersimpan pada Pusdakim. Sehingga untuk saat ini telah pelayanan keimigrasian telah berjalan 100 persen.

“Dari 800 hanya ada 190 (dari backup PDN), yang bisa dipakai 7 untuk menghidupkan kembali kurang. Makanya kita pakai itu aja Pusdakim, enggak apa-apa ada gap, tapi kan masalah waktu kita bisa isi,”ujarnya.

Sekedar informasi, beberapa hari lalu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sempat down karena serangan siber. Hal itu telah dibenarkan pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Akibatnya, sejumlah layanan pemerintah terganggu. Salah satunya keimigrasian yang harus dijalankan saat itu dengan cara manual. Langkah itu ditempuh, sebagai usaha darurat untuk proses pemulihan pelayanan.

(FRI)