DPR Minta Pemerintah Percepat Rehabilitasi-Rekonstruksi Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
Hingga Agustus 2026, pembangunan kembali berbagai fasilitas yang terdampak bencana belum juga dilaksanakan.
IDXChannel—Komisi VIII DPR meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera Barat. Pasalnya, meski tahap perencanaan disebut telah selesai, pelaksanaan pembangunan hingga kini belum berjalan.
"Kita sama-sama mendengar bahwa sampai hari ini perencanaannya sudah selesai, tapi pelaksanaannya belum," ujar Husni.
Legislator itu mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena bencana banjir bandang di Sumbar terjadi sejak November 2025. Namun, hingga Agustus 2026, pembangunan kembali berbagai fasilitas yang terdampak bencana belum juga dilaksanakan.
"Kejadian bencana banjir bandang di Sumatera Barat itu di bulan November, sekarang sudah Agustus. Itu berarti hampir delapan bulan ya, belum dilaksanakan pembangunan apa pun," tegasnya.
Menurut Husni, lamanya waktu sejak bencana terjadi menunjukkan perlunya perhatian dan langkah percepatan dari pemerintah. Terlebih, berbagai fasilitas masyarakat yang terdampak bencana perlu segera diperbaiki agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal.
Husni menilai percepatan rehab-rekon harus menjadi perhatian serius agar proses pemulihan tidak berlangsung terlalu lama. Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan.
"Tentunya kami Komisi VIII akan mengejar ketertinggalan hal-hal tersebut," ungkapnya.
Selain mendorong percepatan, Husni juga meminta adanya perubahan pola dalam pelaksanaan rehab-rekon pascabencana. Menurutnya, proses pemulihan perlu dipersiapkan sejak dini sehingga pembangunan dapat segera dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Dia juga menilai diperlukan penguatan regulasi yang dapat memastikan proses rehab-rekon menjadi prioritas pemerintah. Regulasi tersebut dinilai penting agar proses pemulihan pascabencana tidak kembali menghadapi kendala yang menyebabkan lambannya pembangunan.
"Rehab-rekon ke depannya itu harus dilaksanakan jauh-jauh hari, lebih awal," tutup dia.
(Nadya Kurnia)