DPR Minta Pemerintah Tak Jadikan BPKH sebagai Opsi Talangi Kenaikan Harga Penerbangan Haji 2026

Hal ini penting guna melindungi hak nilai manfaat bagi para jamaah yang masih dalam daftar tunggu.

IDXChannel - DPR RI meminta pemerintah agar tidak menjadikan opsi kenaikan harga penerbangan haji dibebankan pada dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal ini penting guna melindungi hak nilai manfaat bagi para jamaah yang masih dalam daftar tunggu (jamaah tunda).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan, penggunaan dana BPKH untuk menutupi tambahan biaya berisiko mengganggu skema pembagian hasil kepada jamaah yang belum berangkat.

"Kita terus meminta komitmen juga bahwa tambahan ini tidak juga dibebankan ke keuangan jamaah yang dikelola oleh BPKH," kata Marwan, Rabu (15/4/2026).

"Karena kalau kita ambil dari BPKH keuangan haji, itu artinya kita menunda pembagian bagi jamaah tunda yang belum berangkat," lanjutnya.

Dia menambahkan, BPKH sudah menyiapkan dana sekitar Rp4 triliun yang telah disiapkan untuk jamaah Haji tahun ini. Jika kembali dipakai dari Dana kelolaan BPKH, maka akan berpengaruh kepada calon jamaah tunggu lainnya.

"Sebisa dan sedapat mungkin kita menghindari penundaan pembagian ke jamaah tunda," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)