ERP Bukan Satu-Satunya Obat Atasi Kemacetan, tetapi Tetap Diperlukan

Penerapan kebijakan Jalan Berbayar Elektronik (elektronic road pricing/ERP) dinilai bukan satu-satunya kebijakan yang dapat mengurai kemacetan di DKI Jakarta.

IDXChannel - Penerapan kebijakan Jalan Berbayar Elektronik (elektronic road pricing/ERP) dinilai bukan satu-satunya kebijakan yang dapat mengurai kemacetan di DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Pengamat Transportasi sekaligus Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno.

Akan tetapi, Djoko mengatakan kebijakan tersebut tetap harus diperlukan sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan.

"ERP bukan satu satunya obat atasi kemacetan, namun itu diperlukan ketimbang menjalankan 3 in 1 yang gagal, karena adanya joki, ganjil-genap karena masyarakat beli mobil lagi," katanya kepada MNC Portal, Senin (13/2/2023). 

Djoko menilai kebijakan tersebut perlu ditambah dengan adanya penerapan tarif parkir yang progresif di pusat kota, serta pajak kendaraan progresif.

Kebijakan tersebut dilakukan guna mendukung adanya kebijakan pada ERP nantinya, agar masyarakat dapat benar-benar menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. 

Di sisi lain, Djoko juga mengatakan penetapan tarif yang akan diberlakukan di ruas jalan tersebut harus lebih tinggi dari yang sudah direncakan. Sebab, yang saat ini diajukan tarifnya hanya Rp5.000 sampai Rp19.000 dan tarif tersebut terlalu murah. 

"Seharusnya batas tertinggi bisa mencapai Rp 75 ribu. Tujuannya, agar ada efek jera menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan di jalan umum," katanya. 

Selain itu, dengan adanya ERP ini, Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan pemasukan yang bisa dipakai untuk mendanai subsidi angkutan umum.

"Dibandingkan dengan kebijakan 3 in 1 ataupun Gage yang malah mengeluarkan dana untuk pengawasannya." pungkas dia. (NIA)