Ganti Enam Pejabat, Menteri PU Singgung Korupsi di Sumut dan Babel
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengganti enam jajaran eselon IA di lingkungan Kementerian PU.
IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengganti enam jajaran eselon IA di lingkungan Kementerian PU. Perombakan pejabat tinggi tersebut dilakukan menyusul kemunculan serangkaian kasus korupsi infrastruktur di sejumlah daerah.
Posisi yang diganti yakni Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen SDA, Dirjen Prasarana Strategis, Dirjen Bina Konstruksi, dan Kepala BPSDM.
Usai merombak bawahannya, Dody menyinggung praktik korupsi yang terjadi di Dinas PUPR Sumatera Utara (PUPR). Selain itu, dia juga menyebut kasus korupsi di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bangka Belitung (Babel).
Dody menyebut, kebocoran anggaran yang terjadi di BBWS Babel mencapai 40 persen. Artinya, yang dipakai untuk proyek kurang dari 60 persen dan sisanya tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.
"Kami sedang mencermati proses hukum yang sudah berjalan pada BBWS Bangka Belitung. Kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Sejalan dengan proses hukum yang sedang berlangsung, Dody menonaktifkan sementara ASN di lingkungan BBWS Babel. Hal ini dalam rangka memudahkan penyelidikan lebih jauh terkait dugaan korupsi tersebut.
"Ada lima orang yang kita nonaktifkan dari Bangka Belitung, dan ada juga 1 orang di Sumatera Utara. Tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi kami juga mengganti semua dua pejabat di atasnya," kata Dody.
Dody mengakui kasus ini telah diprediksi oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyebut di Kementerian PU terjadi inefesiensi penggunaan anggaran dalam pengadaan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini dinilai menjadi penyebab skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini masih di atas 6.
"Harus saya akui bahwa kami hari ini masih belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami. Bantuan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar kualitas dari pekerjaan itu benar-benar terjaga," kata Dody.
"Pak Presiden Prabowo sudah clear and clear, bahwa kebocoran dan pemborosan anggaran harus dihentikan. Bukan ditutupi, atau dilakukan pergerakan sana sini yang tidak efektif, tapi harus benar-benar dihentikan segera," tutupnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menyidik 4 orang tersangka tindak pidana korupsi di lingkungan BBWS Bangka Belitung. Kasus tersebut terkait pengadaan kegiatan pemeliharaan rutin di satuan kerja operasi dan pemeliharaan Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023-2024.
Pada periode tersebut telah dianggarkan kegiatan pemeliharaan rutin dengan pola swakelola tipe dua untuk satuan kerja operasi dengan nilai lebih dari Rp30 miliar.
Pola kegiatan ini, beberapa perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia, namun ternyata perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pekerjaan pemeliharaan seperti yang dianggarkan. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan sendiri oleh PPK, sedangkan perusahaan yang ditunjuk mendapatkan imbalan sebesar 30 persen dari anggaran pekerjaan.
(Rahmat Fiansyah)