Gojek Bukan Angkutan Umum, Harusnya Kena ERP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan jalan berbayar. Aturan ini seharusnya diberlakukan kepada seluruh kendaraan termasuk gojek.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Aturan ini seharusnya diberlakukan kepada seluruh kendaraan kecuali transportasi umum.

Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, ketentuan ini juga dikenakan untuk ojek online yang hari ini mewarnai jalanan Ibu Kota Jakarta. Jika ojek online ini diberikan keistimewaan untuk tidak mengikuti kebijakan ERP, maka hasilnya akan sia-sia. Alias kemacetan tidak bakal mampu diatasi dengan luncuran kebijakan baru ini.

"Gojek itu bukan angkutan umum, jadi dia juga dilarang, kalau tidak nanti semua pemilik motor beli jaket Gojek, lalu apa gunanya ERP," ujar Agus saat dihubungi MNC Portal, Senin (13/2/2023).

Agus menilai kebijakan ERP ini bakal efektif dilakukan jika paralel dengan kebijakan lainnya. Seperti penyediaan kantong parkir di tempat-tempat keberangkatan transportasi umum besar, seperti kereta dalam kota.

"Adanya ERP harus berlaku untuk semua, kendaraan bermotor," kata Agus.

Dihubungi secara terpisah, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan ERP merupakan kebijakan yang sangat tidak populer, sebab sudah banyak contoh yang diterapkan di negara lain. Sehingga menurutnya diperlukan ketegasan dari Pemimpin untuk menerapkan kebijakan tersebut. Bukan hanya sekedar mencari popularitas semata.

"Mungkin hanya yang peduli transportasi dan lingkungan saja yang setuju selebihnya akan menolak, sehingga hanya Gubernur yang tidak peduli pada popularitas saja yang berani melaksanakan nya," sambung Djoko.

Meski demikian, Djoko mengakui bahwa tidak mudah untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sebab sulit dari sisi dukungan politis dan masyarakat. Terlebih jika diterapkan kepada pengemudi ojek online yang saat ini sudah menjadi mata pencaharian.

"Tidak banyak kota yang menerapkan ERP, karena sulitnya mendapatkan dukungan politisi dan masyarakat, di Stockholm (Swedia) untuk menerapkan JBE, mereka melakukan referendum untuk mendapatkan yes dari masyarakat. Singapura bisa menerapkan JBE karena pemerintahnya sangat strong dan agak otoriter," tutupnya. (RRD)