Ikuti Jejak Inggris, Australia Bakal Akui Negara Palestina

PM Australia Anthonyu Albanese menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina. Sebelumnya, Prancis, Inggris, dan Kanada mengisyaratkan hal yang sama.

IDXChannel - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese pada Senin (11/8/2025) menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina. Sebelumnya, para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada mengisyaratkan hal yang sama.

Pernyataan tersebut menyusul desakan dalam dari kabinetnya dan dari banyak pihak di Australia selama berminggu-minggu untuk mengakui negara Palestina, dan di tengah meningkatnya kritik dari para pejabat atas penderitaan di Gaza. Albanese menyebut kondisi di Gaza sebagai "bencana kemanusiaan."

Adapun, Albanese mengatakan kepada wartawan setelah rapat Kabinet pada Senin bahwa keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina akan diresmikan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September.

Pengakuan tersebut "didasarkan pada komitmen yang telah diterima Australia dari Otoritas Palestina," kata Albanese seperti dikutip dari AP News, Senin (11/8/2025).

Komitmen tersebut mencakup tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan Palestina, demiliterisasi Gaza, dan penyelenggaraan pemilu.

“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” kata Albanese.

“Situasi di Gaza telah melampaui ketakutan terburuk dunia. Pemerintah Israel terus menentang hukum internasional dan menolak memberikan bantuan, makanan, dan air yang cukup kepada orang-orang yang putus asa, termasuk anak-anak,” sambungnya.

Selain mengakui Palestina sebagai negara, Australia juga mengkritik rencana pemimpin Israel Benjamin Netanyahu untuk melancarkan serangan militer besar-besaran di Gaza. Netanyahu menegur sikap Australia sebelum pengumuman

Menjelang pengumuman Albanese, Netanyahu pada Minggu (10/8/2025) mengkritik Australia dan negara-negara Eropa lainnya yang telah mengakui negara Palestina.

“Memasukkan negara-negara Eropa dan Australia ke dalam lubang kelinci itu, omong kosong ini, mengecewakan dan saya pikir itu benar-benar memalukan,” kata Pemimpin Israel itu.

Australia telah menetapkan Hamas sebagai entitas teroris, dan Albanese mengulangi seruan pemerintahnya agar Hamas memulangkan sandera Israel yang ditahan sejak 7 Oktober 2023.

Pemimpin Australia pekan lalu berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, sekaligus menyatakan mendukung solusi dua negara, dan bekerja sama dengan Israel dalam masalah keamanan.

Abbas telah menyetujui sejumlah persyaratan dengan para pemimpin Barat, termasuk Albanese, seiring mereka bersiap untuk mengakui negara Palestina.

“Ini adalah kesempatan untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dengan cara yang mengisolasi Hamas, melucuti senjatanya, dan mengusirnya dari wilayah tersebut untuk selamanya,” kata Albanese. Ia menambahkan bahwa Hamas tidak mendukung solusi dua negara.

Pengakuan semakin meningkat, tetapi sebagian besar bersifat simbolis tanpa AS, satu-satunya negara yang memiliki pengaruh nyata terhadap Netanyahu. Pemimpin Israel mengatakan ia tidak akan menerima keterlibatan Otoritas Palestina dalam pemerintahan untuk Palestina.

Solusi dua negara akan mewujudkan negara Palestina yang didirikan berdampingan dengan Israel di sebagian besar atau seluruh wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem timur, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 yang diinginkan Palestina untuk negara mereka.

Albanese menepis anggapan pada Senin bahwa langkah tersebut semata-mata simbolis.

“Ini adalah kontribusi praktis untuk membangun momentum. Australia tidak bertindak sendirian,” katanya.

Albanese telah membahas keputusan Australia dengan para pemimpin Inggris, Prancis, Selandia Baru, dan Jepang, katanya. Ia juga melakukan “diskusi panjang” dengan Netanyahu bulan ini.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan pada Senin bahwa pemerintahnya akan mempertimbangkan dengan saksama posisinya terkait pengakuan negara Palestina sebelum membuat keputusan resmi pada September.

"Selandia Baru telah menegaskan selama beberapa waktu bahwa pengakuan kami atas negara Palestina adalah masalah waktu," kata Peters dalam sebuah pernyataan.

Pro-Kontra Langkah Australia

Kelompok Yahudi dan Palestina Australia mengkritik langkah tersebut. Setelah pengumuman Albanese pada Senin, utusan Israel untuk Australia, Amir Maimon, mengatakan langkah tersebut merusak keamanan Israel.

"Dengan mengakui negara Palestina sekarang, Australia meningkatkan posisi Hamas, sebuah kelompok yang diakuinya sebagai organisasi teroris," tulis Amir kepada X.

"Komitmen ini menghilangkan segala insentif atau tekanan diplomatik bagi Palestina untuk melakukan hal-hal yang selalu menghalangi penyelesaian konflik," kata juru bicara Dewan Eksekutif Yahudi Australia, Alex Ryvchin, dalam sebuah pernyataan.

Presiden Jaringan Advokasi Palestina Australia, Nasser Mashni, mengecam pengakuan Albanese sebagai sesuatu yang terlambat dan "sama sekali tidak berarti" sementara negara tersebut terus berdagang dengan Israel.

Ia mengatakan kepada para wartawan di Melbourne pada Senin bahwa langkah tersebut tidak akan mengakhiri "genosida yang sedang berlangsung di Gaza yang telah disiarkan langsung ke seluruh dunia selama dua tahun."

(Febrina Ratna Iskana)