Judi Online Sasar Hampir Seluruh Provinsi, Jawa Barat Tetap Juaranya
Praktik judi online menjadi kebiasaan banyak masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
IDXChannel - Praktik judi online menjadi kebiasaan banyak masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Hampir seluruh provinsi di Indonesia kini memiliki pemain judi online.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, lima provinsi tertinggi yang terpapar judi online berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Yang pertama, yang paling di atas Jawa Barat, ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun Jawa Barat,” katanya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Di posisi kedua, kata Hadi, ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai transaksi Rp2,3 triliun. Pelaku judi online di ibu kota ini mencapai 238.568 orang.
“Yang nomor tiga adalah Jawa Tengah, pelaku judi online 201.963 orang kemudian peredarannya uangnya adalah Rp1,3 triliun," ucapnya.
“Kemudian yang keempat Jawa Timur, pemainnya, pelakunya 135.227 dan angka yang keuangannya di sana Rp1,05 triliun, dan yang kelima adalah Banten, pelakunya 150.302 dan uang yang beredar di sana adalah Rp1,02 triliun. Ini adalah tingkat provinsi,” katanya.
Tak hanya provinsi, Hadi juga mengungkapkan kabupaten/kota tertinggi yang terpapar judi online. Di urutan pertama ada Kota Administrasi Jakarta Barat Rp792 miliar, Kota Bogor Rp612 miliar, Kabupaten Bogor Rp567 miliar, Kota Jakarta Timur Rp480 miliar, dan Kota Jakarta Utara Rp430 miliar.
Mantan Panglima TNI itu menambahkan, dari sisi kecamatan, Bogor Selatan menjadi menjadi yang terbanyak dengan total pelaku 3.720 dan uang yang beredar Rp349 miliar. Diikuti Tambora 7.916 orang dimana uang yang beredar Rp196 miliar.
"Tingkat kecamatan juga kami catat. Oleh sebab itu nanti para camat, kepala desa, kita undang di Kementerian Polhukam karena apa? Karena untuk kementerian-kementerian yang lain ada TNI Polri dan lainnya itu sudah kita serahkan nama-namanya kepada kepala lembaga,” tuturnya.
(RFI)