Kapan Prabowo Mulai Berkantor di IKN? Ini Jawaban Kepala OIKN
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono membeberkan kapan Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN.
IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono membeberkan kapan Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN.
Basuki mengatakan, Prabowo akan berkantor di IKN saat semua gedung pemerintahan sudah siap. Mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Beliau menyampaikan, kalau sudah semua lengkap, eksekutif, yudikatif dan legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana (IKN). Sudah siap,” kata Basuki kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam lima tahun mendatang. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas yudikatif hingga legislatif.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Presiden Prabowo bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
“Di tahap kedua 2025 hingga 2029 dan tadi Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan,” kata AHY saat konferensi pers.
Dia menjelaskan, anggaran itu akan dialokasikan kepada Otorita IKN untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas, gedung parlemen untuk legislatif, serta fasilitas untuk yudikatif.
Dia menerangkan, untuk anggaran pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN. Kerja sama dengan pihak swasta juga didorong supaya bisa mencapai target yang ditetapkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik pada 2028.
Basuki mengaku dirinya ditugaskan untuk merampungkan ekosistem rumpun yudikatif dan legislatif di IKN.
“Beliau mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif. Jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya,” ujarnya.
(Dhera Arizona)