Kebijakan WFH Dinilai Tak akan Berpengaruh Besar Kurangi Polusi Jakarta

Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak akan menjadi solusi mengurangi polusi udara.

IDXChannel - Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak akan menjadi solusi mengurangi polusi udara yang belakangan menghantui Ibu Kota.

"Kebijakan itu tidak akan berpengaruh banyak dalam hal mengurangi polusi ya," kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (20/8/2023).

Trubus mengatakan, seharusnya kebijakan menangani persoalan polusi udara ini tidak berfokus pada kebijakan penerapan WFH bagi ASN yang dianggap bisa menjadi jalan pintas penyelesaiannya.

Namun, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta juga bisa berkoordinasi dengan kepala daerah di wilayah penyangga Ibu Kota. Pasalnya, persoalan polusi ini tidak hanya berpusat di Jakarta saja.

"Sumber polusi itu tidak hanya persoalan moda transportasi, tapi juga ada dari industri, bahkan ada dari PLTU. Sementara itu posisinya ada di luar Jakarta semua," ujarnya.

"Jadi harusnya ada langkah yang lebih komprehensif menurut saya dalam artian bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan itu, melakukan sinergitas ya," dia melanjutkan.

Jika ingin tetap dipaksakan untuk menerapkan kebijakan WFH bagi ASN, Trubus melihat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap perputaran roda ekonomi di Ibu Kota.

"Ini merugikan perekonomian juga ujungnya kalo dipaksa betul kan. Karena kan kita baru bangkit dari pandemi Covid, tiba-tiba ada WFH yang sifatnya semata," pungkasnya.

(YNA)