Kemenhub Dukung KPK Usut Pejabat Kereta Api yang Terjaring OTT
Kemenhub mendukung langkah KPK dalam mengusut dugaan korupsi yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah.
IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan korupsi yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah.
"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Selasa (11/4/2023).
Meski begitu, Adita belum mendapatkan informasi terkait adanya pejabat DJKA yang terjaring OTT oleh KPK.
"Hingga malam ini, Selasa (11/4/2023), kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya. Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya," katanya.
Sebelumnya, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar satu rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang pada siang tadi. Dalam operasi senyap tersebut, tim mengamankan oknum pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah (Jateng).
"Benar hari ini (11/4/2023) KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jateng," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (11/4/2023).
KPK mengamankan sejumlah pihak dalam OTT tersebut. Di antaranya, pejabat Balai Perkeretaapian DJKA Jateng serta pihak swasta. Berdasarkan informasi yang diterima IDX Channel, pejabat kereta api Jateng diamankan di Semarang sedangkan pihak swasta diamankan di Jakarta.
"Ada beberapa pihak yang diamankan baik penyelenggara negara maupun swasta. Tim KPK segera lakukan permintaan keterangan terhadap pihak dimaksud," beber Ali.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detil identitas para pihak tersebut.
(DES)