Kominfo Sebut Hacker yang Serang Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp130 Miliar
Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola Kementerian Kominfo lumpuh sehingga membuat pelayanan publik terganggu.
IDXChannel - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola Kementerian Kominfo lumpuh sehingga membuat pelayanan publik terganggu. Kondisi tersebut terjadi akibat serangan siber ransomware di mana peretas (hacker) meminta tebusan uang.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, hacker yang melakukan serangan malware tersebut meminta tebusan hingga USD8 juta atau setara Rp130 miliar.
"Mereka minta tebusan USD8 juta. Sebenarnya saat kita mengetahui dampak serangan itu pada 20 Juni 2024 (Kamis) dini hari, lalu kita telusuri dan ada beberapa yang kita monitor," katanya di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Menurut Semuel, jenis malware serangan tersebut tergolong baru sehingga Kominfo harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, upaya pemulihan PDNS dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian RI (Polri), Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Telkom dan mitra penyelenggara lainnya.
Semuel mengungkapkan, pemulihan masih dilakukan karena masih ada ratusan K/L yang terdampak dari serangan tersebut. "Serangan ini berdampak pada 210 instansi, baik pusat maupun daerah," ujarnya.
Sebagai informasi, PDNS digunakan 43 kementerian dan lembaga, sembilan pemerintah provinsi, 86 kabupaten, dan 24 kota. Banyaknya data-data penting yang tersimpan membuat hacker meminta dana tebusan yang besar.
Berdasarkan penelusuran, serangan ini pertama kali ditemukan di laman dark web. Diketahui ada banyak data yang tersebar, sehingga BSSN juga melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait mengenai data yang dijual di dark web.
"Banyak sekali data, memang pasar gelap ada banyak data yang diperjual-belikan. Kita juga telah konfirmasi ke beberapa pihak dan benar itu data lama mereka," tuturnya.
(RFI)