Kualitas Udara Jakarta Memburuk, Pemerintah Serahkan ke Perusahaan soal WFH
KLHK menyerahkan kepada perusahaan terkait penerapan kebijakan work from home (WFH) yang bertujuan untuk mengurangi kualitas udara buruk di DKI Jakarta.
IDXChannel - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan kepada perusahaan terkait penerapan kebijakan work from home (WFH) yang bertujuan untuk mengurangi kualitas udara buruk di DKI Jakarta.
Kondisi udara ibu kota yang memburuk dinilai lantaran banyaknya polusi pembuangan gas emisi kendaraan yang banyak dipakai masyarakat dalam beraktivitas di Jakarta.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro mengatakan, opsi kebijakan WFH tersebut dapat dilakukan jika melihat informasi kualitas udara yang tersedia di berbagai website. Adapun website yang dimaksud seperti JAKi, ISPUNet LHK atau website milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk masing-masing manajemen guna menentukan apakah perlu WFH atau tidak gitu. Karena kan tidak setiap hari fenomenanya terjadi," ujar Sigit saat sesi jumpa pers di ruang rapat Kalpataru, Gedung B KLHK, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023).
Dia pun menekankan informasi kualitas udara yang tersedia di laman resmi pemerintahan, itu dapat dijadikan pertimbangan secara fleksibel bagi setiap lembaga atau pemerintah provinsi, guna menjalankan kebijakan WFH tersebut.
"Nah itu yang fleksibilitasnya, kita berikan kepada masing-masing lembaga untuk memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan tersendiri," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat agar memantau kualitas udara yang ada di sekitaran lingkungannya. Dia pun mengimbau agar masyarakat juga turut aktif mengurangi dampak buruk dari kualitas udara yang ada di ibu kota.
"Masyarakat juga perlu melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak itu bagi individu warga dan Jakarta, misal dengan menggunakan masker mengurangi aktivitas di luar dan sebagainya karena memang pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin dan dari diri sendiri," terang Asep.
Asep juga menyarankan agar warga ibu kota dapat menggunakan kendaraan transportasi publik atau yang menggunakan bahan bakar alternatif.
"Termasuk juga dengan menggunakan transportasi publik atau menggunakan bahan bakar dengan kualitas yang lebih baik," katanya.
Sebelumnya diketahui, Sigit mengatakan KLHK telah mengajukan solusi guna penanggulangan dari pencemaran udara tersebut.
"Kalau dilihat di chart, terlihat bahwa peluang terbesar untuk memperbaiki kualitas udara itu adalah kalau kita menyentuh dari sektor transportasi baru kemudian dari reliable energi atau alat pengendali pencemaran di industri," katanya.
Dia pun menyinggung program pemerintah yang menggalakkan penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi gas emiten yang mencemari kualitas udara di ibu kota.
"Dari rekomendasi kita, kita semua, tidak hanya pemerintah, lebih menggunakan kendaraan listrik kemudian pengecatan standar emisi untuk transportasi umum itu menggunakan Euro 4, pengadaan bus listrik untuk Transjakarta, uji emisi secara berkala, kemudian kita semua harus mulai tidak menggunakan kendaraan pribadi tapi menggunakan kendaraan umum," tutur Sigit.
(YNA)