Kumpulkan Kepala Daerah di IKN, Jokowi: Gubernur Harus Sejalan dengan Pemerintah Pusat
Jokowi menegaskan pentingnya peran gubernur dalam pembangunan di daerah. Menurutnya, gubernur merupakan ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya peran gubernur dalam pembangunan di daerah. Menurutnya, gubernur merupakan ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Dia pun menegaskan gubernur harus paham skala prioritas-prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga bisa mengawal dan memantau bupati atau wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat.
"Utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis, jangan sampai pemerintah pusat ke utara daerah ke selatan. Karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan betul-betul harus inline dengan pemerintah pusat agar program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada,” kata Jokowi dalam arahannya kepada 36 Pj Gubernur di ruang rapat Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).
Jokowi pun memberikan contoh terkait pembangunan waduk. Dirinya menyebut pembangunan waduk, terkait irigasi primer masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan bagian sekunder dan tersier tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Tapi dalam kenyataannya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang waduknya sudah tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya kalau seperti itu disampaikan pemerintah pusat lewat gubernur tidak memiliki kemampuan membuat itu. Sehingga diminta pemerintah pusat untuk membantu," kata Jokowi.
Hal lainnya, kata Jokowi, terkait akses jalan ke pelabuhan. Menurutnya banyak pemerintah daerah yang tidak membangun jalan untuk akses ke pelabuhan.
"Pelabuhan tapi jalan akses ke pelabuhan meski hanya 6 kilo tiap tahun tidak dikerjakan. Sehingga pelabuhan tidak berjalan dengan baik. Sebetulnya tidak apa-apa kalau enggak punya kemampuan ya tulis saja pemerintah pusat bisa diserahkan ke kementerian PU," kata dia.
"Mulai sekarang kita kan punya inpres jalan daerah, saya kira ini sangat membantu kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan jalan akses seperti itu. Kemudian kedua, agar betul-betul bisa pemerintah pusat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten kota," ujarnya menambahkan
Jokowi juga menyoroti penggunaan anggaran di suatu kabupaten yang cukup besar namun program yang dijalankan tidak jelas.
"Saya lihat misalnya ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas. banyak dipakai untuk hibah-hibah ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas bisa. Hal-hal berkaitan pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
(Febrina Ratna)