Menag Minta KPK Ikut Dampingi Pelaksanaan Ibadah Haji Indonesia
Kedatangan Menag untuk melakukan audiensi serta meminta agar KPK turut mendampingi proses pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah Indonesia.
IDXChannel - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (23/1/2025).
Kedatangan Menag untuk melakukan audiensi serta meminta agar KPK turut mendampingi proses pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah Indonesia.
Selain Menag turut hadir juga dalam audiensi bersama KPK, Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Kali ini kami datang lagi khusus untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji," kata Nasaruddin Umar kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).
Nasaruddin menambahkan, pendampingan yang dilakukan mencakup seluruh proses ibadah haji. Hal itu meliputi proses pendaftaran, pengganti calon haji apabila ada yang meninggal dunia, pengadaan, penginapan, operasional kendaraan hingga katering yang diterima jamaah haji.
"Kami sampaikan semua apa yang berpotensi masalah, supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami, dan insyaAllah kami selaku Menteri Agama masih bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji ini," kata Nasaruddin.
Dia juga memastikan Kementerian Agama berkomitmen untuk menyelenggarakan haji dengan biaya yang murah namun dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Harapannya ialah agar jamaah haji membawa dampak positif terhadap bangsa dan negara ketika pulang ke tanah air.
"Nah kita ingin murah biayanya, tapi pelayanannya lebih baik, itu yang kami sebut senyum di pertengahan. Dan kita juga ingin senyum di akhir, kenapa? Kita harapkan hajinya nanti mabrur ya. Mabrur itu beda dengan maqbul. Maqbul itu diukur sah atau tidaknya nanti di tempat-tempat haji," kata dia.
"Tapi kemabrurannya itu dihitung dari saat pulang dari tanah suci. Seberapa besar dampak positif kepada para jamaah di dalam masuarakat, bangsanya dan negaranya," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono mengatakan, KPK akan berkoordinasi dalam kontes memonitor sistem administrasi pemerintah yang ada.
"Kita membahas beberapa hal terkait dengan mode kuota, pertanggungjawaban laporan keuangan dan hal-hal yang pernah dilihat atau dirasakan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun yang lalu," kata dia.
"Kita akan bersama-sama memonitor proses penyelenggaraan ibadah haji 2025," kata Agus.
(Nur Ichsan Yuniarto)