Muhadjir Sarankan PTS Tarik Biaya Wisuda Mahal karena Jadi Momen Bahagia
Muhadjir Effendy menyarankan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mencari keuntungan dengan menerapkan tarif tinggi dalam seremonial wisuda.
IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyarankan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mencari keuntungan dengan menerapkan tarif tinggi dalam seremonial wisuda.
Muhadjir menilai, wisuda bisa menjadi kesempatan bagi PTS untuk memperoleh pendapatan karena orang tua mahasiswa biasanya tidak akan protes alias rela untuk membayar biaya mahal karena anaknya telah lulus.
"Wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal, karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapa pun dikasih. Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang nggak apa-apa, tapi harus beli undangan," kata Muhadjir, Selasa (2/7/2024).
Pernyataan itu disampaikan Muhadjir dalam kapasitasnya sebagai Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut Muhadjir, kampus bisa mencari alternatif pendapatan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurut dia, UKT bukan satu-satunya sumber pemasukan bagi kampus, sehingga kampus tidak perlu menaikkan UKT saat perekonomian tidak kondusif.
"Ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya (kebutuhannya) naik pasti lah protes itu. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas, makanya saya sempat kritik itu," ucapnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) juga menyinggung PTN yang selama ini tidak terbiasa mencari pemasukan karena bergantung pada bantuan APBN. Untuk itu, dia mendorong PTN untuk mengubah kebiasaan dan pola pikir tersebut.
"Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit bukan untuk buang duit," katanya.
Dia mengakui perubahan ini tak mudah. Padahal, PTN, terutama yang memiliki nama besar memiliki modal cukup yang bisa dimanfaatkan.
(RFI)