Negara Sekutu Kompak Tolak Rencana AS Ambil Alih Gaza dan Relokasi Warga Palestina
Usulan Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduk Palestina secara permanen ditolak oleh negara-negara sekutu.
IDXChannel – Usulan Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduk Palestina secara permanen ditolak oleh negara-negara sekutu.
Usulan Trump itu disampaikan langsung pada konferensi pers Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (5/2/2025).
"AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana," kata Trump seperti dilansir dari AP, Rabu (5/2/2025).
"Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi tersebut, meratakan lokasi tersebut, dan menyingkirkan bangunan yang hancur, meratakannya, menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah tak terbatas" sambung dia.
Menanggapi hal itu, negara sekutu AS di Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania menolak dengan tegas gagasan untuk merelokasi lebih dari 2 juta warga Palestina dari Gaza ke tempat lain di kawasan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan yang menekankan perlunya membangun kembali "tanpa memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza."
Sementara itu, Arab Saudi yang merupakan sekutu penting AS, segera menanggapi gagasan Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dengan pernyataan yang keras. Arab Saudi menyatakan posisinya yang tegas untuk mendukung negara Palestina yang merdeka.
"Kerajaan Arab Saudi menekankan penolakan mutlaknya terhadap pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan pemukiman Israel atau upaya untuk menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka," kata pernyataan tersebut.
Perdana Menteri Australia dan Irlandia, Menteri Luar Negeri China, Selandia Baru, dan Jerman, serta juru bicara Kremlin semuanya menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara.
“Posisi Australia sama seperti pagi ini, tahun lalu, dan 10 tahun lalu,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada Anadolu Agency, media yang dikelola pemerintah, bahwa usulan Trump tentang deportasi penduduk Palestina dari Gaza bukanlah sesuatu yang akan diterima oleh negara tersebut atau negara-negara di Timur Tengah.
“Bahkan memikirkannya saja, menurut pendapat saya, adalah salah dan tidak masuk akal,” kata Fidan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta PBB untuk melindungi rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut. Dia juga menilai usulan Trump sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Hamas, yang memicu perang dengan serangannya pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, mengatakan usulan Trump merupakan upaya untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di Gaza.
"Alih-alih meminta pertanggungjawaban pendudukan Zionis atas kejahatan genosida dan pemindahan paksa, mereka malah diberi penghargaan, bukan hukuman," kata kelompok militan itu dalam sebuah pernyataan.
Dalam serangannya terhadap Israel, Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang, terutama warga sipil, dan menyandera sekitar 250 orang. Hal itu dibalas Israel dengan perang udara dan darat yang menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, mayoritas korban merupakan wanita dan anak-anak.
Perang antara Israel dan Hamas telah menghancurkan sebagian besar kota Yerusalem dan membuat sekitar 90 persen populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang mengungsi.
(Febrina Ratna Iskana)