Pemerintah Pantau Ketat Enam Provinsi Paling Kritis Terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan
Kemenko Polkam mewaspadai enam provinsi yang dinilai paling kritis terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mewaspadai enam provinsi yang dinilai paling kritis terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Enam wilayah yang dimaksud yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimatan Barat, Kalimatan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi, juga muncul di daerah lain di luar yang enam. Kalau yang enam kita pantau dengan ketat," ujar Menko Polkam Djamari Chaniago usai menggelar rapat bersama Kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Selain enam provinsi tersebut, Djamari meyebut potensi karhutla juga masih muncul di sejumlah wilayah, seperti yang terjadi di Gunung Gede Pangrango, Bromo hingga gunung Rinjani. Namun, dia memastikan kebakaran tersebut telah ditangani dengan baik.
"Ada yang di luar ini seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo itu sudah segera kita tuntaskan, semalam sudah tuntas mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai, di Gunung Gede Pangrango di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada itu juga sudah selesai," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Djamari mengungkap kemarau panjang akan berlangsung hingga Oktober 2026. Dia menyebut dampak El Nino saat ini telah menyebabkan karhutla seluas 107 hektare.
"Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektare lebih sampai dengan hari ini," kata Djamari.
Dalam penanganan Karhutlah ini, pemerintah disebut Djamari telah mengerahkan sejumlah kekuatan yang dimiliki. Salah satunya melalui operasi udara maupun darat.
"Kita sudah mulai mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu, sebagai catatan, dalam langkah melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," kata dia.
"Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat," katanya.
Melihat kondisi saat ini, dia menyebut operasi udara merupakan langkah yang paling efektif menangani karhutla. Dirinya menyebut pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) diperlukan untuk menurunkan hujan.
"Operasi udara sebenarnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BMKG dan BNPB, itu yang paling tepat, paling efektif," kata dia.
Namun, OMC juga tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan, pelaksanaan sangat bergantung pada keberadaan awan hujan yang dijadikan target penyemaian.
"Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi yaitu kita menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," ujar dia.
(Dhera Arizona)