Perkembangan Pers Degradasi, Hary Tanoe Sarankan KPI dan Dewan Pers Buat Aturan Perkuat Iklim Media
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai iklim pers saat ini mengalami degradasi.
IDXChannel - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai iklim pers saat ini mengalami degradasi. Untuk itu, dia menyarankan Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media.
Hal Itu disampaikan Hary dalam acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertajuk "Disrupsi Berganda terhadap Media Massa," di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
"Saya ingin mengatakan bahwa Pers mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Kita ingin Pers kita berperan sebagai penyuara publik, dalam kaitannya dengan demokrasi. Tapi peranan Pers kita makin kecil," kata Hary.
Dia menambahkan, rasio publik menerima informasi dari media sosial sangat besar ketimbang menikmati konten di media konvensional seperti baik TV, radio maupun siber.
"Itu kurang lebih sekitar 75-25 atau mungkin 80-20. Jadi artinya masyarakat kita itu memperoleh informasi itu 80 persen justru dari media sosial asing. 20 persen memperoleh informasi dari jurnalistik yang benar. Dulu koran, sekarang ganti ke portal," kata Hary.
"Jadi dari sini saya bisa katakan peranan kita ini makin kecil dan ini akan berlanjut, karena asing-asing ini kan modal besar, mereka lebih efisien, ada di mana-mana, dan banyak dari mereka juga mungkin enggak banyak pajak juga, karena kan iklannya programatik langsung di luar negeri, kalau kita kan harus bayar pajak," lanjutnya.
Menurutnya, hal itu berdampak pada sisi komersial media. Hary menilai, pendapatan media dari sisi iklan telah mengalami penurunan akibat adanya dominasi media sosial yang terafiliasi "asing."
"Sekarang TV dominasinya cuma 40 persen, semua tergerus. Digital mungkin sudah 50-an, dan dari 50-an itu 80 persen digital asing. Ya jadi komersial kita mengalami degradasi, secara informasi kita mengalami degradasi," kata Hary.
Hary juga heran media konvensional berbasis nasional tidak bisa melawan dan bersikap atas fenomena ini. Padahal, kata dia, solusinya hanya pada aspek regulasi.
"Ini tidak bisa terus-menerus. Saya tuh kadang heran, kita ini di media, kenapa enggak bisa kompak melawan ini? Karena solusinya regulasi," kata Hary.
Lantas, Hary pun mencontohkan Amerika Serikat yang berani bersikap untuk mengusir TikTok.
Di negeri Paman Sam, kata Hary, media nasional sangat mendominasi. Untuk itu, dia menilai, Pemerintah perlu turun tangan untuk mengatasi hal ini.
"Saya tidak bisa, enggak perlu panjang-panjang sebetulnya. Karena solusi dari kita semua, kalau media nasional mau survive secara komersial, media nasional mau berperan di dalam pemberitaan di dalam demokrasi nasional untuk kepentingan Indonesia. Harus tegas membuat aturan memisahkan antara asing dan nasional," kata Hary.
"Jadi kesimpulan, sebaiknya KPI, Dewan Pers duduk, libatkan kawan-kawan yang punya hati untuk membangun media ini solid lagi, media nasional. Ya bagaimana kita membuat pokja kelompok pekerja, merumuskan hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk menjadi aturan," pungkasnya
(Nur Ichsan Yuniarto)