Polemik Status Lahan di Depo Plumpang, DPRD DKI: Tak Perlu Cari Kambing Hitam

Pasca terjadinya kebakaran di Depo BBM Plumpang milik Pertamina, muncul polemik kepemilikan lahan di sekitar pemukiman dekat depo tersebut.

IDXChannel - Pasca terjadinya kebakaran di Depo BBM Plumpang milik PT Pertamina (Persero) yang merenggut korban jiwa, muncul polemik kepemilikan lahan di sekitar pemukiman dekat depo tersebut.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengungkapkan bahwa polemik tersebut tidak perlu dibesar-besarkan di tengah terjadinya musibah yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia.

“Ini kan sudah terjadi semua, ini ada musibah. Saya pikir tidak perlu cari kambing hitam atau kesalahan apa, tidak perlu. Tapi mencari solusi, menurut saya. Ini yang pas, mencari solusi saja," kata Ida kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).

Ida menilai saat ini yang harus dilakukan dalam menyikapi musibah kebakaran tersebut adalah menyediakan solusi bagi para warga yang terdampak. Baik itu relokasi kilang minyak Plumpang atau pun warga.

Terlebih, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk mencari solusi terkait relokasi ini. 

"Kan kemarin pak presiden sudah hadir ke sana, pak presiden ada dua solusi, warga yang dipindahkan direlokasi, atau Pertaminanya," ucap dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta rencana relokasi permukiman warga Kampung Tanah Merah atau Depo Pertamina Plumpang , Jakarta Utara, diputuskan segera. Dia memberi tenggat waktu satu atau dua hari ke depan. 

"Keputusan relokasi ini segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina dan Gubernur DKI sehingga statusnya menjadi jelas," ujar Jokowi seusai memberikan bantuan dan berdialog dengan warga korban kebakaran di tenda pengungsian yang ada di RPTRA Rasela Jakarta Utara pada Minggu (5/3/2023). 

Jokowi menegaskan bahwa pihak mana yang akan pindah menjadi materi yang dibahas. "Ini yang baru nanti dibicarakan. Apakah ada pilihan-pilihan ada opsi-opsi, apakah deponya yang digeser atau masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya," ungkap Presiden Jokowi. (Riyan Rizky/RRD)