Prabowo Minta Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Diganti
Presiden Prabowo Subianto meminta desain Gedung Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) diganti.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta desain Gedung Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Yudikatif (Mahkamah Agung) di Ibu Kota Nusantara (IKN) diganti. Desain yang lama dinilai tidak sesuai dengan keinginan Kepala Negara.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, Presiden meminta kompleks perkantoran legislatif-yudikatif didesain ulang. Dia tak mengungkapkan alasannya secara rinci, namun perubahan desain tersebut untuk menyesuaikan dengan visi dan misi Presiden.
Untuk mewujudkan keinginan Prabowo tersebut, kata Dody, PU bersama Otorita IKN (OIKN) membentuk tim gabungan untuk membuat desain baru yang sesuai dengan keinginan Presiden.
"Tim (OIKN) bareng PU itu masalah desain legislatif dan yudikatif, memang desain dibebankan kepada kita, cuma Pak Prabowo punya visi dan misi baru, kenapa kemudian minta kepada kita (dibentuk) tim desain baru," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dody mengatakan, desain lama Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN sebenarnya sudah dibuat di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, desain secara khusus dibuat oleh Kementerian PUPR yang diketuai Basuki Hadimuljono yang kini menjadi Kepala OIKN.
Desain lama tersebut, kata dia, kemudian dilaporkan kepada Prabowo. Namun, Prabowo meminta agar desain kedua kompleks lembaga tinggi negara itu dibuatkan ulang.
"Tim desain yang baru ini harus punya kemampuan yang mumpuni untuk kemudian meng-capture (memahami) kemauan dari Pak Prabowo," kata Dody.
Sebelumnya, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyebutkan anggaran untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan ditetapkan sebesar Rp48,8 triliun atau kurang dari Rp10 triliun per tahun. Jumlah ini lebih sedikit dari yang digelontorkan Jokowi selama 2022-2024 sebesar Rp89 triliun atau hampir Rp30 triliun per tahun.
Basuki mengungkapkan pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik.
"Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025-2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun. Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2," ujar Basuki.
(Rahmat Fiansyah)