Sri Mulyani Siap Hadiri Panggilan MK sebagai Saksi pada 5 April 2024
Menkeu Sri Mulyani bakal menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sidang Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada Jumat, 5 April 2024.
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sidang Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Pemanggilan itu dalam rangka dimintai keterangan oleh hakim MK.
"Insyaallah beliau hadir," jelas Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo melalui pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Sebelumnya, Menkeu sendiri telah menyatakan kesiapannya memenuhi panggilan MK tersebut apabila ada undangan resminya.
"Kalau ada undangan resmi insyaallah kita dateng," jelas Menkeu dalam acara Buka Bersama Media Kementerian Keuangan di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (2/4/2024) malam.
Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menanggapi pemanggilan empat menterinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Kepala Negara tersebut pun memastikan bahwa semua menteri yang dipanggil tersebut akan hadir di MK.
"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Untuk diketahui, MK akan memanggil empat menteri dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. MK menganggap pemanggilan itu diperlukan.
"Kemudian juga kepada para pihak juga perlu disampaikan hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi," ucap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).
"Berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Tri Rismaharini Menteri Sosial, dan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," jelas Suhartoyo.
(YNA)