Trump Pecat Ribuan Pegawai Federal Imbas Penutupan Pemerintah AS
Trump memecat ribuan pegawai federal setelah penutupan (shutdown) pemerintahannya yang memasuki hari ke-10.
IDXChannel – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memecat ribuan pegawai federal di tengah penutupan (shutdown) pemerintah yang kini memasuki hari ke-10. Pemerintahannya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai departemen, termasuk kesehatan dan layanan sosial, keamanan dalam negeri, keuangan, dan perdagangan.
"Akan banyak, dan kami akan mengumumkan jumlahnya dalam beberapa hari ke depan, tetapi jumlahnya pasti banyak," kata Trump seperti dilansir dari Bloomberg, Sabtu (11/10/2025).
Trump rencananya memangkas setidaknya 4.100 pegawai pemerintah selama penutupan pemerintah, menurut dokumen pengadilan yang baru diajukan. Dia mengatakan bahwa banyak pegawai yang terdampak pemecatan bekerja untuk program-program yang "berorientasi pada Partai Demokrat" atau "orang-orang yang diinginkan Demokrat," tanpa memberikan detail tambahan.
Pemecatan ini menandai pemecatan pegawai federal skala besar pertama selama jeda pendanaan dalam sejarah modern, melampaui cuti yang menjadi ciri khas penutupan sementara sebelumnya. Apalagi lebih banyak PHK sedang dipertimbangkan, berdasarkan dokumen tersebut.
Langkah ini meningkatkan ketegangan dalam kebuntuan selama beberapa minggu antara Pemerintahan Trump dengan Partai Demokrat mengenai pendanaan federal dan subsidi perawatan kesehatan.
Serikat pekerja yang mewakili ratusan ribu pekerja federal pada Jumat meminta hakim untuk segera menghentikan pemecatan massal. Permintaan darurat kepada hakim federal di San Francisco tersebut bertujuan untuk melarang Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) memerintahkan pejabat untuk melaksanakan pemecatan dan memblokir lembaga-lembaga untuk mengeluarkan pemberitahuan pengurangan tenaga kerja sebelum hakim mengadakan sidang pada 16 Oktober 2025 mendatang.
Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, pertama kali mengumumkan pemotongan tersebut melalui unggahan singkat di media sosial pada Jumat.
Juru bicara HHS, DHS, Departemen Pendidikan, dan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan mengonfirmasi bahwa para pekerja di lembaga-lembaga tersebut termasuk di antara mereka yang terdampak pemecatan. Para pekerja Departemen Perdagangan juga diberhentikan, menurut seorang pejabat AS.
Di Internal Revenue Service (IRS), yang berada di bawah Departemen Keuangan, pemerintah berencana untuk memberhentikan sekitar 1.300 pekerja, ungkap beberapa sumber yang mengetahui situasi tersebut pada Jumat.
Semua staf di Dana Lembaga Keuangan Pembangunan Masyarakat (Community Development Financial Institutions Fund) Departemen Keuangan diberhentikan, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini.
Selain itu, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) memberi tahu sekitar 20 hingga 30 karyawan bahwa mereka mungkin akan terdampak oleh pemotongan anggaran di masa mendatang, meskipun keputusan akhir belum dibuat, menurut pengajuan tersebut.
Adapun, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune berusaha menyalahkan Partai Demokrat atas PHK tersebut.
“Sebagai catatan, Gedung Putih kini telah memberhentikan sementara aktivitas apa pun selama 10 hari dengan harapan cukup banyak anggota Senat dari Partai Demokrat akan sadar dan melakukan hal yang benar serta mendanai pemerintah,” kata Thune, Jumat, sebelum PHK diumumkan.
Lebih dari dua pertiga pegawai federal sipil tetap bekerja selama penutupan pemerintahan ini, sementara sisanya dirumahkan, dan sebagian besar pegawai federal tidak dibayar.
Perampingan Staf Federal
Langkah terbaru ini mengingatkan pada upaya Elon Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintah awal tahun ini untuk memangkas tenaga kerja federal. CEO Tesla itu memangkas tenaga kerja federal melalui pengunduran diri sukarela, pensiun, dan pemecatan terarah terhadap karyawan masa percobaan.
Sekitar 150.000 karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela mulai berlaku pada awal tahun fiskal baru pada 1 Oktober, tetapi beberapa pengurangan staf lainnya terhambat oleh gugatan hukum.
PHK pada Jumat menandai upaya terbaru Trump untuk membuat penutupan pemerintahan sesulit mungkin bagi konstituen Demokrat, sambil tetap memprioritaskan layanan esensial.
Beberapa jam setelah penutupan pemerintahan awal bulan ini, pemerintahan Trump menghentikan belanja infrastruktur senilai USD18 miliar di New York City, USD2 miliar untuk transportasi umum di Chicago, dan USD8 miliar untuk proyek energi hijau di 16 negara bagian — yang semuanya memilih Kamala Harri dari Partai Demokrat.
(Febrina Ratna Iskana)