Wapres Minta Ada Uji Coba sebelum Terapkan Jalan Berbayar di Jakarta

Wapres meminta uji coba terhadap rencana jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Wilayah DKI Jakarta. Sehingga kebijakan itu efektif.

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta uji coba terhadap rencana kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau Electronic Road Pricing (ERP) di Wilayah DKI Jakarta.

Sehingga kebijakan itu bisa dipastikan efektif saat diterapkan. “Saya kira suatu kebijakan baru itu perlu diuji coba dulu. Apakah bisa betul efektif apa tidak,” tegas Wapres saat ditanya awak media di Istana Wapres, Kamis (12/1/2023).

Wapres pun menegaskan kebijakan yang ERP ini harus dilakukan uji coba untuk melihat efektivitasnya. Sehingga, akan terlihat apakah kebijakan ERP ini memiliki efek positif salah satunya mengurangi kemacetan di Jakarta.

“Lebih baik di uji coba. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kebijakan itu merupakan sesuatu bahasa Kiayinya (ij’tihad) nah ini apakah benar itu maka lakukan uji coba dulu. Saya sarankan untuk diuji coba lalu kemudian kita lihat hasilnya,” kata Wapres.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, sebelumnya menyebut pembahasan regulasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai ERP di Wilayah DKI Jakarta s dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

Kebijakan ini dihadirkan sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota dalam bentuk 'push strategy', yaitu strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Adapun usulan besaran tarif ERP dari Dishub DKI sebesar Rp5.000-19.900.

Kebijakan ERP tertuang dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) pengendalian lalu lintas secara elektronik (PPLE) yang ditetapkan Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Baswedan. Kebijakan ERP mengatur pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan dan waktu tertentu.

(FRI)