Yusril Dinilai Pantas Jadi Menko Hukum dan HAM di Era Prabowo

Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut bakal menjadi Menko Hukum dan HAM di kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana menurut pakar hukum?

IDXChannel - Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara masuk dalam daftar calon menteri yang dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Bahkan Yusril juga menghadiri pembekalan calon menteri di Hambalang. 

Yusril dikabarkan masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, sosok Yusril merupakan pilihan yang tepat untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia. 

"Sosok Prof Yusril memang ekspertis di bidang hukum dan HAM, dan beliau memiliki pengalaman panjang serta terbukti terhadap permasalahan dan solusinya atas polemik hukum maupun HAM. Jadi sudah sepantasnya posisi itu dipegang oleh Yusril," kata Indriyanto kepada iNews Media Group, Kamis (17/10/2024).

Yusril yang dikenal sebagai figur tegas dalam menyikapi persoalan hukum dan HAM, diharapkan mampu membawa angin segar dalam pengambilan kebijakan terkait regulasi hukum di masa mendatang. 

Tugas yang dihadapi Yusril tidaklah ringan, namun keahlian dan rekam jejaknya dinilai memberikan secercah harapan untuk reformasi hukum yang lebih kuat dan berintegritas.

Indriyanto menegaskan, reformasi hukum di Indonesia tak hanya menyangkut pembenahan regulasi, tetapi juga perbaikan sinergitas di antara lembaga-lembaga penegak hukum. 

"Menkokumham, bagi penegakan hukum ke depan bagi Indonesia, sebaiknya memerhatikan perbaikan regulasi yang memiliki kepentingan perlindungan bagi masyarakat luas,” kata Mantan Plt Pimpinan KPK itu.

Lebih lanjut, Indriyanto mengingatkan penegakan hukum juga tidak hanya soal memperbarui aturan, melainkan juga soal memperbaiki karakter dan etika moral dari aparat penegak hukum itu sendiri.  

Hal ini dianggap sebagai tantangan terberat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

“Juga perlu adanya sinergitas yang terintegrasi di antara lembaga penegak hukum," katanya.

Indriyanto menambahkan,membangun budaya etika moral di kalangan penegak hukum maupun kelembagaannya memang tidaklah mudah. 

Pendekatan semacam ini, meski sulit, dinilai sangat krusial dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. 

Kualitas moral dan etika dari para penegak hukum menjadi kunci untuk menciptakan keadilan yang berkelanjutan di negeri ini.

Indriyanto menilai, Yusril memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin reformasi hukum yang lebih berfokus pada perlindungan masyarakat dan pemajuan hak asasi manusia. 

Dengan latar belakang akademis dan pengalaman panjang dalam dunia politik, Yusril dipercaya akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan hukum, politik, dan hak asasi manusia.

“Apalagi membangun karakter etika moral penegakan hukum merupakan sisi tersulit bagi penegakan hukum, namun tetap harus ditindaklanjuti," ujar Indriyanto.

(Fiki Ariyanti)