AMPHURI Minta Kepastian Terkait Teknis Umrah dan Haji  

DPP AMPHURI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan umrah.

IDXChannel - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan hal-hal teknis yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan umrah.

AMPHURI menilai sudah terlalu lama waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan keberangkatan jamaah umrah sejak diterimanya nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu.

Firman menjelaskan, dalam pernyataan tersebut Retno menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mendapatkan nota diplomatik dari Arab Saudi terkait telah dibukanya kembali umrah bagi jamaah asal Indonesia. 

"Namun sudah hampir satu bulan masih belum ada kepastian, sementara jamaah terus mendesak kapan bisa berangkat," katanya dalam kesempatan resminya yang MNC Portal terima, Selasa (2/11/21).

Firman mengakui, setelah nota diplomatik tersebut keluar, pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemenag) sebagai leading sector langsung merespon dan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian atau lembaga, termasuk pihaknya selaku asosiasi penyelenggara umrah. 

Namun pihaknya menyayangkan, karena sampai hari ini belum ada kepastian terkait hal-hal teknis pemberangkatan tersebut. Sementara antrean jamaah haji dan umrah telah menunggu sebelum pandemi datang.

"Ini yang membuat kami pertanyakan, ada apa sebenarnya," terangnya.

Lebih lanjut, Firman pun menilai sudah terlalu lama hanya untuk menyelesaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi seperti masalah barcode vaksin Indonesia yang informasinya masih belum bisa dibaca di Saudi. 

Kemudian persoalan syarat perjalanan umrah yang mewajibkan vaksin COVID-19 dosis lengkap, termasuk jenis vaksin yang diakui oleh Saudi, sehingga perlu adanya vaksin booster. 

Firman mengatakan, seharusnya mustinya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah bisa mengantisipasi, bahkan pihaknya pun telah menyatakan kesiapan jika dilibatkan. 

(IND)