Bertemu Menag, DPR Sentil Soal Penyelewengan Dana Bantuan Pesantren
Ketua Komisi VIII DPR singgung soal penyimpangan terkait dana bantuan operasional pesantren.
IDXChannel - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto menyinggung soal adanya sejumlah penyimpangan pengelolaan anggaran dan program yang dilaksanakan kementerian agama (Kemenag). Salah satunya, yang menyangkut pada bantuan operasional pesantren (BOP).
Yandri meminta kepada menteri agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas agar evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan evaluasi kinerja program dan anggaran tahun 2022 diharapkan tidak hanya mengenai apa yang telah dicapai saja. Tapi juga mengenai proses pengelolaan anggaran dan program yang dilaksanakan.
"Pengelolaan anggaran dan program di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendapat sorotan publik hari ini tentang banyak hal pak menteri, di antaranya BOP dan BOS," kata Yandri saat membuka rapat bersama Menag, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Politikus PAN itu mencontohkan, untuk pelaksanaan BOP misalnya, ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Penyimpangan BOP itu di antaranya adalah pesantren fiktif.
Menurutnya, pelaksanaan BOP ini hanya merujuk pada surat perizinan pesantren saja. Tapi tidak ditinjau kembali oleh Kemenag apakah bukti fisik berupa gedung atau bangunannya ada atau tidak. Imbasnya, banyak pesantren yang tak memiliki bangunan, tapi memiliki surat perizinan yang mendapatkan bantuan tersebut.
"Akhirnya yang ada gedungnya tapi tidak pakai kertas enggak dapat bantuan. Yang ada kertasnya enggak ada gedungnya dapat bantuan, pak. ini perlu kita prhatikan secara serius," ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mendengar adanya pemotongan oleh oknum-oknum di lingkungan Kementerian Agama. Dengan adanya isu yang berseliweran ini, Yandri meminta Menag berkomitmen agar penyelewengan ini tidak terjadi.
"Termasuk para pihak lain yang mungkin menggunakan kesempatan tentang BOP itu untuk mendapatkan keuntungan yang mereka ambil," tuturnya.
Bukan hanya pada pesantren, Yandri mendengar penyimpangan juga terjadi pada bantuan operasional siswa (BOS) pada madrasah-madrasah. Dari isu yang didapat, banyak pemotongan-pemotongan BOS dari para oknum.
Ia berharap, berbagai penyimpangan program dan anggaran tersebut tidak terjadi lagi dalam pengelolaan anggaran 2022.
"Kami yakin dengan adanya efek jera atau tindakan yang tepat, kami meyakini insya allah semua bisa kita akhiri dan pada akhirnya anggaran itu dapat efektif efisien, dapat digunakan sebesar-sebesarnya pada pengguna anggaran," pungkasnya.
(IND)