SYARIAH

Biaya Umrah Membengkak Karena Ada Karantina? Ini Kata Kemenag

Azhfar Muhammad 15/10/2021 14:14 WIB

Biaya umrah diperkirakan bertambah karena ada karantina dan kewajiban test PCR.

Biaya umrah diperkirakan bertambah karena ada karantina dan kewajiban test PCR. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Arab Saudi sebelumnya telah mengizinkan warga negara asal Indonesia untuk bisa  beribadah ke tanah suci Mekkah atau Arab Saudi khususnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. 

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mengatakan, Kemenag menyebut kenaikan pajak di Arab Saudi itu disebabkan faktor-faktor kebijakan Covid-19 yang menjadikan harga patokan meningkat  dan berkisar 20 hingga menjadi Rp 26 juta. 

Sehubungan dengan itu,  kenaikan biaya umrah itu di luar kewajiban calon jemaah untuk melakukan tes PCR dan karantina yang diberlakukan, baik di bandara kedatangan maupun di bandara keberangkatan.

Menanggapi hal tersebut Kementerian Agama melalui Kasubdit Pemantauan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama  (Kemenag) Republik Indonesia M Noer Aliya Fitra mengatakan pihaknya enggan membeberkan secara rinci dan mengaku akan merevisi biaya umroh pada tahun sebelumnya. 

“Belum ada revisi biaya referensi terkait harga dan biaya. Namun dalam waktu dekat, kami berencana akan merevisi KMA 777 Tahun 2020 tentang Biaya Referensi Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19,” kata Noer saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia, Jumat (15/10/2021). 

Dirinya menyebut pihak kementerian agama belum  bisa memprediksi untuk melambung tingginya biaya karantina itu terjadi karena perlu ada pembahasan bersama dengan para pelaku usaha.

“Kita belum bisa melakukan prediksi tanggal kapan fix serta biaya juga masih dirumuskan travel agent karena kemenag tidak memberangkatkan umrah secara langsung,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief  singkat saat dihubungi MNC Portal, Jumat (15/10/2021). 

Hilman mengatakan nota diplomatik akan terus dilakukan dan tentunya pihak kemenag  akan melakukan tindak lanjut surat yang dilayangkan Pemerintah Indonesia terkait umrah. 

"Itu ada pemberitahuan kemungkinan diberlakukannya prokes yang harus dipatuhi. Kemungkinan adanya karantina, tapi untuk detail kita masih menunggu keputusan," ujar Hilman.

Sebagai catatan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengumumkan Pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah untuk jemaah Indonesia.Retno mengungkapkan hal tersebut disampaikan Pemerintah Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021. (TIA)

SHARE