Kemenhaj Bidik Peningkatan Produk Pangan Indonesia untuk Haji 2027

Kemenhaj menargetkan peningkatan penggunaan produk pangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji pada 2027.

IDXChannel - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menargetkan peningkatan penggunaan produk pangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji pada 2027. 

Upaya ini dilakukan melalui penataan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan produksi, standardisasi, distribusi, hingga kesiapan ekspor dan logistik ke Arab Saudi.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi Ekosistem Pangan Haji dan Umrah yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).

Untuk musim haji 2027, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jamaah. Jumlah tersebut menjadi potensi pasar sekaligus peluang strategis untuk memperluas pemanfaatan produk pangan nasional dalam rantai pasok penyelenggaraan haji.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mengatakan pengembangan ekosistem pangan diarahkan untuk memperkuat kemandirian melalui optimalisasi produk dalam negeri.

“Kita ingin mewujudkan kemandirian pangan dengan memberdayakan produk nasional. Kalau kebutuhan bisa dipenuhi dari dalam negeri, tidak perlu lagi mengandalkan impor,” ujar Jaenal.

Menurut Jaenal, pengembangan produk pangan untuk kebutuhan jemaah tidak hanya mencakup bumbu dan ready to eat (RTE), tetapi juga diarahkan pada komoditas utama seperti beras, protein, buah, sayur, dan minyak. Kemenhaj juga mendorong pemanfaatan produk pangan dari berbagai daerah serta memperluas keterlibatan pelaku usaha dan UMKM dalam rantai pasok haji.

Penguatan produk nasional tersebut juga perlu didukung inovasi dan teknologi agar sesuai dengan kebutuhan serta kondisi di Arab Saudi. 

Untuk itu, perguruan tinggi didorong mengambil peran dalam riset dan pengembangan teknologi pangan, termasuk pengembangan RTE berbasis beras nasional dan produk lokal yang mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca di Arab Saudi.

Jaenal menjelaskan, kesiapan produk akan ditata melalui peta jalan yang mencakup standardisasi, kurasi penyedia, produksi dan pengemasan, pemenuhan regulasi, hingga proses ekspor dan logistik.

“Peta jalan di 2027 nanti harapannya seluruh produk pangan ditargetkan siap berlabuh dan berada di Arab Saudi satu bulan sebelum keberangkatan,” ujar Jaenal.

Penataan rantai pasok dilakukan secara end-to-end, mulai dari pemetaan kebutuhan dan kapasitas produksi, pemilihan penyedia, standardisasi gizi dan mutu, hingga distribusi di Arab Saudi. Aspek ketertelusuran juga menjadi perhatian, termasuk pemantauan bahan baku dan proses produksi untuk memastikan produk yang digunakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Pengembangan ekosistem pangan tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor. Karena itu, Rakor melibatkan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait untuk menyatukan perencanaan dan membangun rantai pasok pangan yang lebih terintegrasi.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan tingkat pemenuhan kebutuhan pangan jamaah haji melalui produk dalam negeri dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan ekosistem pangan haji 2027.

“Ukuran yang bisa kita gunakan, misalnya, berapa persen kebutuhan pangan haji Indonesia 2027 yang sudah dapat kita penuhi dari dalam negeri,” ujar Tatang.

Melalui penataan tersebut, ekosistem pangan haji diharapkan tidak hanya mampu menjamin ketersediaan dan kualitas konsumsi jemaah, tetapi juga membuka pasar yang lebih luas bagi produk nasional.

Penguatan rantai pasok pangan haji sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang lebih terintegrasi, dengan melibatkan sektor produksi, perdagangan, teknologi, UMKM, hingga logistik.

(kunthi fahmar sandy)