Menag Gelar Rapat Bahas Biaya Perjalanan Haji Pekan Depan
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bakal menggelar rapat mengenai biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) pada pekan depan.
IDXChannel - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bakal menggelar rapat mengenai biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) pada pekan depan.
"Dalam waktu dekat kita akan rapat. Mungkin minggu depanlah," kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Terkait persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025, lanjut Nasaruddin, saat ini sudah berjalan.
"Alhamdulillah jalan. Jalan semua," kata Nasaruddin.
Nasaruddin menyebut pihaknya sedang menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang terjadi di Arab Saudi.
"Ya kita menyesuaikan perkembangan di Saudi. Kan Saudi Arabia ada perkembangan-perkembangan, jadi kita menyesuaikan," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Penyelenggara (BP) Haji meminta persetujuan pergeseran anggaran dari Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp129,7 miliar.
Pergeseran itu, ditujukan agar penyelenggaraan ibadah haji 2025 tak terganggu.
Permintaan persetujuan itu dilayangkan oleh Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).
"Dengan mempertimbangkan agar penyelenggaran ibadah haji tahun 2025 tidak terganggu, kami menyepakati untuk menggeser anggaran ditjen PHU Kementerian Agama yang penggunaannya di akhir masa operasional haji dengan rincian pergeseran sebagai berikut. Anggarannya Rp129,7 miliar," kata Irfan dalam rapat.
Dia menambahkan, anggaran itu berasal dari Satker Ditjen PHU Kemenag sebesar Rp52 miliar, dan Satker haji di Kemenag sebesar Rp77,6 miliar. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk menjalankan sejumlah program dan kegiatan di BP Haji.
"Pertama program KULKB sebesar Rp63,1 miliar dengan rincian kegiatan dukungan administrasi dan dukungan haji reguler sebesar Rp9,6 miliar," katanya.
"Kegiatan dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri Rp3,5 miliar. Kegiatan dukungan bina haji Rp36,3 miliar, sementara kegiatan dukungan layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi luar negeri Rp9 miliar, Sementara kegiatan pengawasan Rp4,4 miliar," tambah dia.
Untuk program dukungan manajemen, kata Irfan, sebesar Rp66,6 miliar. Nantinya, dana itu digunakan untuk operasional yaitu, belanja pegawai sebesar Rp3,7 miliar dan operasional perkantoran sebesar Rp27.4 miliar. Sementara non operasional dukungan sebesar Rp30,4 miliar.
"Berdasarkan pertambangan tersebut, kiranya Komisi VIII yang terhormat dapat menyetujui besaran alokasi anggaran BP Haji untuk tahun 2025 sebesar Rp129,7 miliar," kata Irfan.
(Febrina Ratna)