Menhaj Enggan Bahas soal Wacana War Tiket Haji, Ini Alasannya

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf memutuskan untuk menutup sementara pembahasan terkait wacana sistem 'war tiket' haji.

IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf memutuskan untuk menutup sementara pembahasan terkait wacana sistem 'war tiket' haji. Sebab, Kemenhaj akan fokus terlebih dahulu pada pelaksanaan haji tahun ini.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini mengakui istilah 'war tiket' haji kali pertama dilontarkan di internal Kemenhaj sebelum akhirnya menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.

"Dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, sayalah orang yang pertama melontarkan istilah 'war tiket' ini," kata Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia juga menyadari wacana tersebut memicu kegaduhan karena dianggap terlalu dini untuk dipublikasikan. Sebagai langkah tindak lanjut, pembahasan mengenai sistem tersebut dihentikan untuk sementara waktu.

"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur, ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji yang sudah di depan mata," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menggodok wacana model baru pendaftaran jamaah haji dengan skema 'war tiket'.

Lewat skema ini, siapa yang cepat dan masuk ke dalam kuota yang disediakan, maka dia yang akan berangkat.

Wacana 'war tiket' Haji ini diungkap oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rangka merespons antrean panjang calon jamaah yang kini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang tuh Presiden berkeinginan supaya coba kalian pikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan," katanya di Jakarta, dikutip Jumat (10/4/2026).

Dia menyoroti fenomena antrean panjang ini mulai muncul dengan adanya persoalan keuangan haji. Dahnil menyebut, situasi ini tidak terjadi sebelum ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Kita sedang berpikir bagaimana supaya enggak ngantre itu ya kayak model 'war tiket' istilahnya. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200 ribu, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti enggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan, siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu," ujarnya.

Meski demikian, dia memahami jika wacana ini tidak serta merta bisa langsung diterapkan. Mengingat, masih terdapat sekitar 5,7 juta calon jamaah haji yang masih dalam antrean panjang.

"Jadi wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantre itu bisa kita wujudkan. Nah ini kami akan terus godok. Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya modelnya seperti apa, tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus menerus supaya keinginan Presiden haji tidak ngantre itu bisa terwujud," kata dia.

(Dhera Arizona)