SYARIAH

Menhaj Minta Persetujuan DPR soal Tambahan Biaya Penerbangan Haji Rp1,77 Triliun

Felldy Utama 14/04/2026 12:30 WIB

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meminta persetujuan kepada Komisi VIII DPR RI terkait biaya tambahan untuk kebutuhan penerbangan haji 2026.

Menhaj Minta Persetujuan DPR soal Tambahan Biaya Penerbangan Haji Rp1,77 Triliun. (Foto Felldy/IMG)

IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meminta persetujuan kepada Komisi VIII DPR RI terkait biaya tambahan untuk kebutuhan penerbangan haji 2026 sebesar Rp1,77 triliun. Hal tersebut lantaran adanya kenaikan harga avtur.

Permohonan persetujuan tambahan anggaran ini disampaikan Menhaj dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

"Secara agregat, total biaya melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun atau meningkat Rp1,77 triliun. Alhamdulillah Presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jamaah," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan dalam paparannya.

Kemenhaj, kata dia, telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait legalitas sumber pembiayaannya. Gus Irfan menyampaikan saat ini sudah disiapkan sejumlah alternatif sumber pembiayaan untuk mengakomodir hal tersebut, seperti salah satunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam rangka mengakomodir kondisi di atas, kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, biaya haji 2026 turun Rp2 juta dibandingkan tahun lalu. Biaya haji tetap turun meski harga avtur dan tiket pesawat naik.

"Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini," kata Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

(Dhera Arizona)

SHARE