Kemenkominfo Targetkan Pemerataan Internet Capai Zero Blank Spot di 2025
Kemenkominfo memprioritaskan pemerataan akses internet dengan menargetkan zero blank spot pada 2025.
IDXChannel - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memprioritaskan pemerataan akses internet dengan menargetkan zero blank spot pada 2025.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabu Revolusi mengatakan, pihaknya telah membangun lebih dari 5.600 menara pemancar (BTS) 4G untuk ketersediaan akses internet di 4.063 titik layanan publik. Dia berharap ketersediaan internet bisa mencapai 100 persen.
"Pemerataan masih menjadi prioritas karena targetnya di tahun 2025 ini kita ingin mencapai zero blank spot. Jadi sebetulnya kalau bicara daerah yang sudah terpapar oleh akses internet sudah hampir 100 persen, tepatnya 98 persen," ujar Prabu dalam talkshow bertajuk Transformasi Digital: Internet di Tapal Batas, Rabu (16/20/2024).
"Harapannya dengan semua lapisan masyarakat bisa mengakses internet, maka kita bisa masuk ke dimensi selanjutnya, yaitu memanfaatkan internet untuk peningkatan nilai hidup, baik itu di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan seterusnya," tuturnya menambahkan.
Prabu menyebut sejak 2014 lalu, program pemerataan akses internet memang terus digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu yang kemudian mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang cukup masif lewat jaringan kabel serat optik dan juga BTS.
Saat ini pemerintah menggelar jaringan kabel serat optik Palapa Ring yang memiliki panjang 12.300 km dan juga sudah 5.600 BTS 4G yang dibangun pemerintah untuk memastikan akses internet di 4.063 titik layanan publik. Kecepatan internet pun meningkat drastis dari 2,4 mbps menjadi 26 mbps.
"Pertumbuhan ini yang bisa didapat oleh masyarakat pertama adalah peningkatan akses informasi karena sekarang informasi menjadi salah satu aset yang paling berharga. Tanpa kita sadari sekarang kita juga sudah mulai bergeser tren dalam hal berbelanja. Sekarang berbelanja lewat handphone. Kita juga bisa melakukan terapi kesehatan dengan aplikasi," ujar Prabu.
"Indonesia belasan ribu pulau terpisah sehingga kita harus melakukan terobosan dalam memastikan terjadinya pemerataan akses internet di Indonesia. Sejauh ini, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur digital itu masih terkondisi di pusat dan belum menjadi inisiatif di daerah. Kita ingin ini juga bisa menjadi inisiatif di Pemerintah Daerah," tambahnya.
(Febrina Ratna)