Untuk membentengi teknologi transaksi dari maraknya insiden siber, bank sentral juga menerapkan PBI Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS).
Keterlibatan banyak instansi menuntut pembagian kewenangan yang terukur supaya setiap lembaga bergerak selaras. Diana menyoroti pentingnya orkestrasi antarlembaga tersebut sekaligus ketepatan waktu dalam menerapkan perangkat teknologi pencegah kejahatan.
"Kami sepakat butuh satu perangkat teknologi terpadu, tetapi penerapannya harus sesuai dan tepat guna dengan kondisi masyarakat kita. Aturan main bagi pelaku industri dalam menjaga keamanan siber juga kami kawal ketat agar seluruh kewajibannya dipenuhi," katanya.
Pengawalan di sisi regulasi dan teknologi itu turut diimbangi upaya membangun kesadaran publik sejak 2023 lewat Gerakan Edukasi Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK). Program yang digarap BI bersama OJK, asosiasi sistem pembayaran, dan pelaku industri tersebut terus mengevaluasi materi kampanye agar relevan dengan situasi masyarakat.
Evaluasi konten sosialisasi tidak dilakukan secara acak, melainkan bertumpu pada pembacaan jejak kasus yang menimpa konsumen dari tahun ke tahun. Menurut Diana, pemetaan alur pola kejahatan musiman membuat edukasi pencegahan berjalan jauh lebih presisi.