Dinar Fitra Maghiszha
Adapun dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini perbankan butuh modal inti minimum Rp3 triliun untuk menyerap berbagai risiko sebagai dampak dari ketidakpastian perekonomian global.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Bambang Widjanarko mengatakan Bank umum diberikan waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut sampai akhir 2022, sementara Bank Pembangunan Daerah (BPD) diberikan waktu sampai akhir 2024.
“Perbankan juga memerlukan dukungan permodalan yang kuat untuk memberikan dukungan keuangan baik untuk ekspansi usaha, penyediaan infrastruktur yang memadai sebagai dampak digitalisasi dan kebutuhan masyarakat,” katanya dalam webinar.
Selain berbagai risiko perekonomian global karena konflik geopolitik, pelemahan kinerja ekonomi beberapa negara, kenaikan inflasi, dan pengetatan kebijakan moneter, perbankan juga mengalami tantangan struktural, seperti daya saing yang rendah, perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar.
(SLF)
