Dian menambahkan, kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan investasi rendah karbon untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Forum ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang menekankan bahwa penerapan Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas yang efisien dalam penggunaan energi dan air serta berkelanjutan.
"Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Diana.
Kementerian PU juga terus mendorong penguatan regulasi, standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan untuk memperluas implementasi Bangunan Gedung Hijau di Indonesia.
Penerbitan panduan ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan. Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional sebagaimana tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.