sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Perkuat Ketahanan Ekosistem Asuransi, OJK Dorong Kolaborasi di Level Regional

Banking editor Taufan Sukma Abdi Putra
19/11/2026 07:47 WIB
keberadaan risiko tidak mengenal batas negara, sehingga risiko keamanan jiwa, kesehatan, hingga kerugian, dapat terjadi di mana-mana.
Perkuat Ketahanan Ekosistem Asuransi, OJK Dorong Kolaborasi di Level Regional (foto
Perkuat Ketahanan Ekosistem Asuransi, OJK Dorong Kolaborasi di Level Regional (foto

IDXChannel - Gelombang transformasi digital membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi industri asuransi, baik di level nasional maupun regional.

Karenanya, para pelaku industri, regulator, hingga semua pihak yang berada dalam ekosistem bisnis asuransi, diminta untuk segera bersiap, terutama dalam hal keamanan siber dan juga upaya perlindungan konsumen di tengah massifnya pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat membuka gelaran The 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) dan The 52nd ASEAN Insurance Council Meeting (AIC), di Bali, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Friderica menyampaikan bahwa tingkat ketahanan ekonomi regional Asia Tenggara berada dalam posisi yang cukup tangguh, di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Misalnya saja, Bank Pembangunan Asia (Asean Development Bank/ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara mencapai angka 4,7 persen pada 2026 dan 4,9 persen pada 2027.

"Guna mempertahankan ketangguhan tersebut, diperlukan kolaborasi dan juga koordinasi di kalangan regulator sektor keuangan di ASEAN, sehingga semakin dapat memperkuat ketahanan ekosistem industri asuransi di kawasan," ujar Friderica, dalam speech yang disampaikan.

Dengan kolaborasi dan koordinasi tersebut, diharapkan dapat semakin memperkuat pengawasan industri asuransi, meningkatkan perlindungan pemegang polis, hingga perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi.

Karenanya, Friderica menegaskan pentingnya penyelenggaraan The 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) dan The 52nd ASEAN Insurance Council Meeting (AIC), yang dihadiri lebih dari 200 peserta, yang berasal dari regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, dan lembaga mitra dari 11 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste.

Sejumlah isu ekonomi dan asuransi yang dibahas dalam forum ini, di antaranya, meliputi berbagai inisiatif regional, termasuk asuransi kendaraan bermotor lintas batas, penelitian risiko bencana dan kerjasama antarasosiasi asuransi di ASEAN.

"Termasuk juga membahas program penjaminan polis di Indonesia, yang sesuai undang-undang akan mulai berlaku pada 2028," ujar Friderica.

Melalui jalinan kerja sama regional ini, Friderica meyakini bakal mampu mendorong perkembangan indusri asuransi di tingkat regional yang lebih kuat, inklusif, inovatif, tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa kolaborasi yang lebih erat di kalangan otoritas asuransi di ASEAN, juga sekaligus dapat memperkuat ketahanan industri asuransi dalam merespons risiko-risiko yang terus berkembang, sehingga semakin menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Ogi, keberadaan risiko tersebut tidak mengenal batas negara, sehingga risiko keamanan jiwa, kesehatan, hingga kerugian, dapat terjadi di mana-mana.

"Dan kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua AIRM tersebut.

Selain itu, lanjut Ogi, kolaborasi lintas negara di kawasan ASEAN juga penting guna mendukung industri reasuransi, mengingat kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap risiko bencana.

Dalam hal ini, OJK mendorong penguatan kerja sama ASEAN dalam menangani pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak memiliki izin, termasuk melalui kanal digital.

"Jalinan kerja sama yang baik dan kuat ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah praktik pemasaran produk asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara," ujar Ogi.

(taufan sukma)

Halaman : 1 2 3 4
Advertisement
Advertisement