IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi untuk mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028. Kedua lembaga menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sebagai landasan operasional pelaksanaan program tersebut.
Penandatanganan juklak tersebut dilakukan di Bali pada Selasa (17/11/2026) oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono serta Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba.
Ogi mengatakan, pertukaran data menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kesiapan PPP, terutama dalam menentukan kepesertaan perusahaan asuransi, menilai risiko, hingga mengantisipasi potensi kegagalan perusahaan. Melalui mekanisme tersebut, OJK dan LPS diharapkan dapat memiliki informasi yang akurat dan saling melengkapi.
"Penandatanganan juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.