Dalam juklak tersebut, cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran informasi dilakukan dua arah antara OJK dan LPS sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Juklak itu juga mengatur penunjukan focal point dan liaison officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukaran informasi. Adapun hal-hal yang belum diatur dapat dibahas dan disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan, kesiapan PPP tidak hanya bergantung pada tersedianya mekanisme pertukaran data, tetapi juga kualitas dan keamanan informasi yang digunakan. Pasalnya, data pengawasan yang dipertukarkan memuat informasi sensitif sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Mekanisme pertukaran juga diarahkan agar efisien dan tidak menambah beban pelaporan industri asuransi.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," katanya.
OJK menilai PPP akan melengkapi agenda penguatan industri perasuransian, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Karena itu, OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan akan melanjutkan persiapan melalui penguatan koordinasi, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat agar program dapat berjalan efektif dan kredibel.
(Rahmat Fiansyah)