Rohman Wibowo
Maruarar menambahkan, kolaborasi dengan bank sentral ini krusial untuk mempertahankan rekor penyaluran rumah subsidi yang terus menunjukkan lonjakan sejak bergantinya kepemimpinan nasional.
"Program rumah subsidi ini sudah berjalan panjang sejak 2010 hingga 2024, di mana capaian tertinggi sebelum era Presiden Prabowo terjadi pada 2023 sebanyak 229.000 unit. Setelah beliau dilantik pada Oktober 2024, realisasi tahun 2025 langsung mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah republik ini yakni 278.868 unit, dan tren ini harus kita pertahankan melalui kelonggaran likuiditas perbankan dari BI," tutur Maruarar.
Menanggapi target agresif pemerintah, bank sentral menyatakan kesiapannya untuk terus menyelaraskan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian. BI memastikan penyaluran likuiditas melalui mekanisme pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan akan terus dipantau agar tepat sasaran ke sektor perumahan.
"Pelonggaran likuiditas makroprudensial ini kami rancang agar perbankan tidak ragu menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas seperti perumahan rakyat yang memiliki keterkaitan hulu dan hilir sangat kuat. BI akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian PKP agar sisa ruang likuiditas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perbankan hingga akhir tahun," ujar Destry.
Kementerian PKP mengutarakan penyesuaian instrumen moneter dan percepatan likuiditas perbankan ini dapat memecah kebuntuan serapan FLPP di sisa kuartal IV-2026.
"Sektor perumahan ini dipersiapkan untuk membuka lapangan kerja secara luas, mulai dari penyerapan puluhan ribu tukang bangunan hingga jutaan tenaga pemasar yang tergabung dalam asosiasi broker properti. Dengan dukungan likuiditas dari Bank Indonesia, kami yakin tantangan pembiayaan perumahan rakyat dapat dituntaskan secara bersama-sama," kata Maruarar.
(NIA DEVIYANA)
