Lewat ketentuan ini, OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan menimbang kecukupan dan kualitas modal berdasar kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity), mengukur kebutuhan modal sesuai profil risiko, serta memperkuat penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.
Dalam substansi pokoknya, aturan tersebut menetapkan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) perusahaan sebesar 120 persen. Khusus bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII), terdapat kewajiban membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
Regulasi ini turut mengklasifikasikan modal yang tersedia (available capital) ke dalam modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik serta daya serap kerugian instrumen modalnya. Pada ketentuan yang sama, pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas ataupun modal pelengkap sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan.
Pada perhitungan MMBR, OJK menyempurnakan cakupan pengukuran atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan yang lebih merefleksikan profil risiko perusahaan.
Perusahaan asuransi dan reasuransi juga wajib menerapkan serta mendokumentasikan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) harus dilakukan sedikitnya setahun sekali beserta penetapan strategi pemeliharaannya.