Arie Dwi Satrio
IDXChannel - Akibat menggelar kajian yang diduga mengandung penyebaran ajaran radikal, PT Pelni (Persero) mencopot pejabat dari jabatannya. Pasalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bersih dari paham radikal.
"BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu harus bersih dari orang-orang yang menyebarkan ajaran dan paham-paham radikal di karyawan-karyawan BUMN," tegas Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden 9KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat berbincang melalui sambungan telepon, Sabtu (10/4/2021).
Ngabalin menyoroti sikap pejabat di PT Pelni yang menggelar kajian tapi tanpa izin atasannya. Atas dasar itulah, Ngabalin mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh komisaris PT Pelni mencopot pejabatnya itu.
"Tidak ada orang di perusahaan milik negara itu bekerja atas kemauannya sendiri, jadi harus ada koordinasi, karena itu kenapa bang Ali memberikan apresiasi kepada direksi dan komisaris PT Pelni atas tindakan tegas yang mereka ambil. Karena, BUMN harus bersih," ungkapnya.
Sekadar informasi, seorang pejabat PT Pelni dikabarkan dicopot dari jabatannya gegara merencanakan kajian Ramadhan atasnama perusahaan tanpa izin direksinya. Kabar itu datang langsung dari Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto melalui akun twitternya @kangdede78.
