Fiki Ariyanti
Konferensi internasional ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari Indonesia serta 22 negara lainnya.
Menurut Airlangga, konferensi ini adalah upaya untuk meningkatan kapasitas dan kapabilitas data science di
Indonesia.
"Para akademisi, praktisi, dan pejabat diharapkan dapat memanfaatkan big data untuk digunakan pada pola ekonomi baru serta digunakan untuk kebijakan yang akan
ditetapkan ke depan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, BPS berperan dalam mendukung pemerintah menyediakan indikator strategis yang dapat digunakan untuk melihat berbagai fenomena dan gejolak sosial-ekonomi Indonesia.
Selain data PDB dan inflasi, BPS juga merilis data secara bulanan yakni data ekspor, impor, dan tingkat penghunian perhotelan.
“Kompleksitas data yang diperlukan dalam penghitungan perekonomian Indonesia perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan antar satuan kerja maupun instansi agar data dasar cepat dan akurat,” ujarnya.
Airlangga menegaskan, BPS sebagai instansi penyedia data
harus independen, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
BPS diharapkan dapat meningkatkan frekuensi kecepatan waktu rilis data, menyediakan estimasi hingga wilayah
yang lebih kecil, mengurangi efek dari non-response, serta mampu menyediakan informasi sebagai pembanding.
“Mengingat peran krusial BPS dalam mendukung pemerintah, maka penyediaan data yang cepat, akurat, dan valid harus menjadi perhatian insan BPS,” pungkas Airlangga.
(FAY)
