Fiki Ariyanti
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas sangat menyayangkan anggaran kemiskinan hampir Rp500 triliun tidak banyak berdampak pada pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya.
"Jangan sampai kayak kemarin, saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di seluruh Kementerian/Lembaga, tetapi ini tidak inline dengan target prioritas bapak Presiden," katanya dalam acara Sosialisasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Jumat (27/1/2023).
"Itu (tidak inline) karena Kementerian/Lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," Azwar menegaskan.
"Yang terjadi adalah akhir tahun Kementerian/Lembaga sibuk menghabiskan anggaran, meskipun tidak inline dan tidak berdampak seperti prioritas Presiden," tambahnya.
Oleh sebab itu, ke depan, Azwar bilang, Kementerian PAN RB akan 'memelototi' tata kelola pelaksanaan anggaran kemiskinan. Bukan pada bantuannya.
"Reformasi Birokrasi mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui proses bisnis. Perbaikan regulasi bagaimana, datanya bagaimana, kebijakannya, dan kegiatannya bagaimana, sehingga tepat sasaran," jelas dia.
Sebab, jika tidak memperbaiki tata kelolanya, hal seperti ini menurutnya, akan terus terulang kembali.
"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Studi-studi dokumentasi kemiskinan, sehingga dampaknya (anggaran kemiskinan) kurang," pungkas Azwar.
(FAY)
