Suparjo Ramalan
IDXChannel - Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan energi Rp421 triliun dalam RAPBN 2025 yang diperuntukkan mulai dari subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga transisi menuju energi hijau.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ketahanan energi menjadi salah satu sektor prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Salah satu programnya yakni meningkatkan keterjangkauan harga energi seperti BBM dan LPG termasuk insentif fiskal untuk meningkatkan lifting minyak dan gas (migas).
“Kami mengalokasikan Rp421 triliun dari sisi untuk meningkatkan subsidi atau keterjangkauan maupun menjaga melalui berbagai instrumen fiskal agar produksi minyak dan gas meningkat,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).
Anggaran ketahanan energi ini sebagian besar dihabiskan untuk subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang seluruhnya mencapai Rp394,3 triliun. Secara rinci, subsidi ini mencakup subsidi BBM, LPG 3 kg, solar, minyak tanah, dan listrik, terutama untuk rumah tangga miskin.
Selain energi konvensional, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memberikan insentif bagi sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Menurut dia, proses transisi energi ke energi hijau membutuhkan biaya sehingga campur tangan pemerintah diperlukan.
“Renewable energy (energi terbarukan), energy transition mechanism (mekanisme transisi energi) sudah di-introduce (diperkenalkan) dan ini juga membutuhkan banyak instrumen fiskal untuk transformasi energi hijau,” ujarnya.
Mantan direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, APBN masih berperan sebagai pendongkrak ekonomi lewat insentif. Tak hanya sektor migas, berbagai sektor bisnis lain juga berpeluang mendapatkan insentif pajak.
“Jadi kita juga akan terus menggunakan, melalui instrumen insentif fiskal, subsidi, maupun berbagai belanja intervensi yang lain. Hilirisasi selain dari sisi tambang juga dari sisi sawit dan ini juga merupakan salah satu (ekspor) andalan dari Republik Indonesia,” ujarnya.
(Rahmat Fiansyah)
