Nia Deviyana
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melakukan lelang tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) pada kuartal IV-2024, setelah 2 kali gagal mencari investor yang berminat mengerjakan proyek tersebut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, setelah melalui proses lelang dalam waktu dekat ini, Proyek Strategis Nasional (PSN) itu akan masuk dalam fase konstruksi pada awal 2025.
"Mau dilelangkan lagi, kalau lelang selesai kita konstruksi. Kuartal IV akan kita lelang," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (18/9/2024).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, menambahkan saat ini sudah ada beberapa badan usaha yang kembali mengajukan ketertarikannya untuk menggarap proyek tol Getaci. Bahkan, salah satu calon peserta lelang merupakan badan usaha asing, yaitu dari China.
Meski demikian, Triono menegaskan badan usaha yang sebelumnya telah mengikuti proses tender namun gagal mengerjakan proyek tersebut tidak bisa mengikuti lelang kembali.
"Ada yang menyatakan berminat dari asing, dari perusahaan China ada yang tertarik," kata dia.
Proyek tol Getaci memiliki panjang 103,3 Km dengan perkiraan nilai investasi Rp37,64 triliun. Pembangunan jalan tol ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) penyediaan lahan ditanggung pemerintah lewat status PSN, sedangkan biaya konstruksi akan dibebankan kepada investor.
Namun demikian, dalam perjalanannya hingga saat ini belum ada investor yang berhasil menggarap jalan tol tersebut. Bahkan, dari 2 kali lelang yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, tidak ada satu investor pun masuk ke proyek tersebut.
Pada 2020 Kementerian PUPR melakukan lelang pertama untuk mencari investor membangun jalan tol Getaci sepanjang 206,65 km, menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia.
Proses lelang telah dimenangkan oleh konsorsium PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) yang terdiri dari PT Jasa Marga 32,5 persen, PT Daya Mulia Turangga 13,38 persen, PT Gama Group 13,38 persen, PT Jasa Sarana 0,75 persen, PT Waskita Karya 20 persen, PT Pembangunan Perumahan 10 persen, dan PT Wijaya Karya 10 persen. Akan tetapi, konsorsium tersebut akhirnya gagal untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, dan praktis lelang dibatalkan.
