Cahya Puteri Abdi Rabbi
Sejumlah langkah yang diambil antara lain, melakukan perubahan regulasi besar-besaran dan percepatan. Kemudian, bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah diberikan kewenangan tapi lambat dalam mengeksekusi, maka kewenangannya akan ditarik dan ditawarkan kepada KKKS lain.
Sebelumnya, Bahlil juga menyoroti hal ini sehingga potensi produksi dari WK Migas terkait menjadi terlantar. Kondisi tersebut dinilai menghambat optimalisasi sumber daya migas nasional.
Untuk menuntaskan persoalan ini, Bahlil memohon izin dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas izin-izin mangkrak tersebut. Dia berharap sebagian blok yang tidak aktif dapat dialihkan kepada KKKS lain yang lebih siap menggarap.
Sebagai landasan, Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan.
