Suparjo Ramalan
IDXChannel - Pemerintah mewajibkan lembaga perbankan ikut mendanai program hilirisasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Kewajiban atas pembiayaan program hilirisasi berlaku bagi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan swasta. Bahlil menyebut proses ini sudah dikoordinasikan.
"Kami sudah memulai, secara informal sudah kita komunikasikan. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai proyek hilirisasi," ujar Bahlil usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Pemerintah juga memastikan bila proyek hilirisasi punya waktu balik modal (break even point) lebih cepat atau selama 6 tahun dibanding sektor konsumsi, di mana rata-rata 9-10 tahun.
"Ngapain perbankan membiayai proyek konsumsi yang 9-10 tahun break even point. Kalau hilirisasi yang 6 tahun break even point, ngapain kasih kredit standby loan kepada perusahaan yang lama-lama itu," kata dia.
