Anggie Ariesta
Menurut Ade Bujhaeremi, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KIPD) Banten, partisipasi publik dan masyarakat pemirsa di Banten juga dibutuhkan untuk pemantauan dan pengaduan isi siaran bisa diajukan lewat email dan akun media sosial KPID Banten.
“Dampak Positif ASO terhadap peluang usaha di bidang penyiaran akan memberikan lapangan usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Untuk itu KPID Banten mengajak segenap masyarakat, khususnya pemangku kebijakan penyiaran di Provinsi Banten untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan ASO Tahap 1 ini,” ujarnya.
Sedangkan Eneng Nurcahyati, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi program ASO ini, termasuk lewat kanal youtube dan media sosial Pemerintah Banten, serta dengan merangkul komunitas setempat.
Selain Banten, tahap pertama ASO dilakukan di 5 wilayah layanan lainnya yaitu Aceh (Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh), Kepulauan Riau (Bintan, Karimun, Batam, Tanjung Pinang), B Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara, Samarinda, Bontang), dan dua wilayah di Kalimantan Utara (mencakup Bulungan, Tarakan, dan Nunukan).
Pemerintah telah membagi tahapan ASO ke dalam lima tahap untuk memastikan kesiapan regulasi, infrastruktur dan masyarakat. Tahap kedua mulai 31 Desember 2021, tahap ketiga mulai 31 Maret 2022, tahap 4 mulai 17 Agustus 2022 dan tahap 5 pada 2 November 2022. (NDA)
